Depan » Artikel » Berita » Lain-lain » Penanganan Sampah / Limbah Di Desa Penyangga Taman Nasional...

Penanganan sampah / limbah di Desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon

23 Sep 2015 | EmailKirim Teman

1. Penanganan sampah/limbah di Desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon :

a. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki 14 desa penyangga yang cukup berpengaruh dalam pengembangan destinasi wisata di taman nasional. Salah satu desa penyangga     dimaksud yaitu Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

b. Salah satu upaya pengembangan desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon yaitu melalui penataan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah yang sering menjadi persoalan lingkungan di lokasi destinasi wisata.

c. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta keberlanjutan kegiatan wisata maka diperlukan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi meliputi kegiatan : pembinaan dan penyadartahuan masyarakat, sistem pengumpulan atau pewadahan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah organik dan non organik.

d. Terkait dengan sistem pengelolaan sampah dan limbah dimaksud, Desa Sumberjaya telah mengajukan proposal/TOR pengelolaan sampah Desa Sumberjaya (copy terlampir).

e. Berdasarkan posisinya sebagai desa penyangga dan akses pintu masuk destinasi wisata ke kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maka Desa Sumberjaya dapat dijadikan sebagai pilot project untuk pengelolaan sampah dan limbah yang sekaligus dapat membantu memajukan wisata alam di Taman Nasional Ujung Kulon.

          TOR SAMPAH

2. Penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Penyangga Kawasan Konservasi :

a. Menurut statistik 2014 deforestasi di kawasan konservasi mencapai kurang lebih 1,1% yang lokasinya berdekatan dengan batas luar kawasan.
b. Faktor penyebab deforestasi adalah kemiskinan/kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan, ilegal logging, kebakaran hutan, dan perambahan hutan.
c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mengembangkan Model Desa Konservasi yang esensinya adalah pemberian akses masyarakat di hutan konservasi dalam bidang jasa lingkungan/wisata alam dengan penguatan kelembagaan desa, kesepakatan ruang dan pembagian hak dan kewajiban. Dana untuk keperluan tersebut adalah Rp. 250.000.000,00 per desa selama 5 tahun.
d. Kami telah menyusun kriteria dan indikator kabupaten penerima DAK yang didasarkan pada kriteria, sebagai berikut :

1). Teknis         :

-  Lokasi terdapat kawasan konservasi

-  Desa mempunyai indeks pembangunan manusia kategori di bawah prasejahtera (IPM < 0,7)

-  Tingkat deforestasi di kawasan konservasi menengah sampai tinggi (0,5 – 1,0 per tahun)

2).  Administrasi      :       

-  Pernyataan Bupati tentang kesediaan melaksanakan model desa konservasi

- Rencana pengembangan model desa konservasi yang esensinya adalah pemberian akses masyarakat di hutan konservasi dalam bidang non kayu dan jasa lingkungan/wisata alam dengan penguatan kelembagaan desa, kesepakatan ruang dan pembagian hak dan kewajiban. Dana untuk keperluan tersebut adalah Rp. 250.000.000,00 per desa selama 5 tahun.

e. Proposal DAK Daerah Penyangga Kawasan Konservasi kami usulkan melalui revisi Kebijakan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang telah berjalan dengan detail usulan sebagaimana terlampir— 1) TOR DAERAH PENYANGGA   —   2) LOKASI ADMINISTRASI TN.