Sebanyak 78 peserta yang terdiri dari kepala Balai/ Balai Besar dan staf dari 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Kementerian Kehutanan yang bagian wilayahnya meliputi kawasan bahari ataupun berbatasan dengan kawasan bahari hadir pada acara Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Pengembangan Wisata Alam Bahari. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (Dit. PJLK2HL), Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan dilaksanakan di Pulau Seribu Marine Resort, Pulau Pantara, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Selain peserta dari UPT juga hadir Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Wilayah II, WWF Indonesia, Conservation International Indonesia dan Wetland International Indonesia Program. Rakornas diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2011 ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam bahari di kawasan konservasi.

Dalam acara yang dibuka oleh Direktur Jenderal PHKA tersebut hadir sebagai narasumber antara lain adalah Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan/ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Produk Wisata/ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktur Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung (Dit. KKBHL)/ Ditjen PHKA/ Kementerian Kehutanan, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dit. KKH)/ Ditjen PHKA/ Kementerian Kehutanan, Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Alam Bahari/ GAHAWISRI, Ketua Pengurus Daerah Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia/ POSSI Jaya. Paparan tentang potensi pengembangan wisata alam bahari di kawasan konservasi beserta tantangannya juga disampaikan oleh 7 UPT sebagai perwakilan dari 30 UPT yang hadir, yaitu: Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Teluk Cendrawasih, BTN Ujung Kulon, BTN Kepulauan Seribu, BTN Karimun Jawa, BTN Bali Barat, BTN Wakatobi dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur.

Hasil perumusan pada akhir acara rakornas antara lain menyebutkan adanya 4 (empat) tipologi permasalahan, yaitu: masih adanya konflik tenurial, keamanan kawasan dan usulan alih fungsi kawasan; keterbatasan kapasitas pengelolaan; pengembangan kawasan berpotensi belum optimal; dan masih lemahnya kebijakan pendukung.  Dari keempat tipologi permasalahan yang teridentifikasi tersebut dirumuskan 4 pendekatan solusi permasalahannya dan dijabarkan dalam pendekatan program/ kegiatan untuk Pemerintah Pusat (9 program/ kegiatan) dan 10 program/ kegiatan untuk UPT.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penyegaran Sumberdaya Manusia bidang Kebaharian berupa paparan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab (responsible diver) dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan selam dalam berbagai jenjang sertifikasi bagi semua peserta dari UPT dan beberapa pegawai dari Pusat.  Pelatihan dan sertifikasi ini diselenggarakan bekerjasama dengan Pengurus Daerah POSSI Jaya dan beberapa instruktur dari BTN Kepulauan Seribu dan didukung oleh WWF Indonesia, The Nature Conservancy dan Conservation International Indonesia.  Pelatihan ini menghasilkan sejumlah peserta dari UPT (Kepala Balai/ Balai Besar dan staf) serta pegawai Pusat yang menguasai kemampuan teknik penyelaman dasar (jenjang A1) dan beberapa pegawai yang semakin meningkat kemampuan teknik penyelamannya (peningkatan jenjang: A1 menjadi A2 dan A2 menjadi A3).

Dengan pelatihan ini yang berkoordinasi dengan Dit. KKBHL sebagai pembina utama pegawai Ditjen PHKA dalam bidang kebaharian diharapkan akan semakin menambah jumlah pegawai Ditjen PHKA yang memiliki kemampuan dalam menyelam guna meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola kawasan konservasi bahari yang menjadi tanggung jawabnya.  [teks & gambar © Dit PJLK2HL | kuswandono]

>> Unduh hasil perumusan [pdf | 7,3 mb]